Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Posted on by Alex

Badan Olahraga Profesional Indonesia

Badan Olahraga Profesional Indonesia

BOPI, Kemenpora dan Kemenpan-RB

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) kembali menjadi sentra topik dunia olahraga Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Isu yang menyebutkan bahwa BOPI sangat berpeluang dibubarkan Kemenpan RB terus terangkat ke permukaan. Semakin beredarnya kabar tersebut jelas memberikan beberapa konsekuensi. Salah satunya yang berkenaan dengan PSSI. Semua tahu bahwa selama ini PSSI selalu terkendala urusan administrasi dengan BOPI. Perang urat saraf  antar pengurus kedua organisasi olahraga itu pun tidak jarang menghiasi media cetak dan elektronik tanah air.

Keberadaan BOPI

BOPI lahir atas gagasan Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. BOPI telah hadir sejak beberapa tahun lalu. Organisasi ini tergolong Lembaga Non Struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.  BOPI secara khusus bertugas untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan olahraga profesional Indonesia. Tercatat ketua BOPI yang pertama adalah Mayjen (Purn) Noor Aman.

BOPI bergerak berdasarkan dua landasan hukum. Pertama, BOPI lahir sebagai manifestasi dari pasal 87 ayat (3) Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Kedua, BOPI dibentuk berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Di dalam pasal 37 PP Nomor 16 Tahun 2007 dijelaskan kedudukan Menpora. Menpora bertugas untuk membina, mengembangkan, mengawasi, dan mengendalikan segala jenis olahraga yang ada di Indonesia.  Nah, dalam hal ini, Kemenpora membutuhkan sebuah badan khusus untuk menjalankan tugasnya itu.

Seturut dengan dasar hukum di atas, di dalam Pasal 87 ayat (3) UU Sistem Keolahragaan Nasional telah dinyatakan bahwa BOPI bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan segala cabang olahraga profesional di Indonesia. Pengawasan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut berada di bawah naungan pemerintah. Inilah alasan mengapa BOPI berada di bawah Kemenpora selaku eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan, khususnya di bidang olahraga nasional.

Di dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), BOPI diamanahkan beberapa tugas penting. Salah satunya, BOPI diminta untuk membuat kebijakan seputar pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian olahraga profesional di Indonesia. Jadi dalam hal ini, sangat wajar bila BOPI suatu waktu mengeluarkan berbagai peraturan yang harus dipatuhi cabang-cabang olahraga yang ada di Indonesia. Terkait dengan fungsi pengawasan, tugas BOPI yang terpenting yakni melakukan kontrol ketat terhadap semua perkembangan olahraga profesional yang telah ada, sedang berlangsung atau akan dibina secara profesional. Itulah sebabnya, dalam kasus PSSI, BOPI berani mengambil langkah-langkah preventif berupa pengawasan ketat terhadap aturan administrasi pengadaan Liga Super Indonesia (ISL).

BOPI Di Mata Kemenpan RB

Sepanjang sepak terjangnya, BOPI baru dikenal sejak terjadi pembekuan PSSI oleh Kemenpora setahun yang lalu. Dalam hal ini BOPI ada di sisi pemerintah. Alhasil segala jenis bentuk perizinan yang diminta oleh PSSI tidak ditanggapi BOPI sejak kisruh terjadi. Nama BOPI kembali terdengar lagi pada November 2015, ketika Kemenpan RB mengeluarkan Surat Edaran No R/71/M.PANRB/11/2015 perihal rekomendasi penonaktifan 14 lembaga non struktural (LNS). Surat tersebut telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Kemenpan RB memandang bahwa BOPI memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSAK).  Kemenpan RB juga melihat terdapat tumpang tindih kebijakan antara BOPI dan Kemenpora. Oleh karena itu, Kemenpan RB menilai, BOPI selayaknya dibubarkan saja.

Tanggapan BOPI dan Kemenpora

Dalam pertemuan yang dilakukan bersama Kemenpan RB, Kemenpora dan BOPI awal Februari 2016, semua hal menyangkut surat edaran tersebut sudah dibicarakan. BOPI sendiri mengklaim bahwa keberadaan mereka dalah dalam rangka mennyelamatkan uang negara. BOPI melihat banyak sekali induk olahraga nasional saat ini yang diisi para mafia anggaran. Salah satunya adalah PSSI.

BOPI mengklaim bahwa mereka telah melakukan pengawasan ketat terhadap banyak cabang olahraga profesional, seperti golf, bola basket, liga voli, Muay Thai, tinju, serta yang sudah tidak perlu diragukan lagi yakni sepak bola. Untuk cabang olahraga terakhir, BOPI seolah sedang memperlihatkan tajinya saat melakukan verifikasi Kompetisi Indonesia Super League (ISL). Secara mengejutkan terungkap fakta bahwa BOPI menemukan mayoritas klub-klub sepak bola profesional Indonesia telah lama mengabaikan ketertiban administrasi, tidak memiliki akte pendirian PT, tidak membayar pajak, tidak profesional dalam urusan kontrak pemain, tidak menggaji pemain dan sebagainya. BOPI berpegang teguh kepada statuta FIFA dan AFC yang mengharuskan seluruh kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi.

Argumentasi BOPI terhadap surat edaran Kemenpan RB tersebut berdasarkan dua hal:

  1. BOPI menganggap bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang sangat ketat sejak didirikan. Melalui pengawasan tersebut, banyak uang negara telah terselamatkan.
  2. BOPI mengklaim bahwa mereka sangat efisien dalam menyerap anggaran. Pada 2014, BOPI hanya memakai uang negara sebesar Rp 750 juta dari Rp 1,5 miliar yang diberikan APBN. Pada 2015, anggaran untuk BOPI hanya diperuntukkan sebesar Rp 1,3 miliar.

Akan seperti apa kelanjutan organisasi yang satu ini? Sudut pandang bijak Kemenpan RB lah jawabannya. Bila Kemenpan RB menganggap semua tugas BOPI adalah tugas Kemenpora, maka BOPI hanya menunggu hari. Bila sebaliknya, maka BOPI akan terus bergaung.